Popular Posts

Find Us On Facebook

LAPINDO “LAYAK DI USIR DARI SIDOARJO”, KARENA TERINDIKASI MARK UP DANA COST RECOVERY

Pemda Kabupaten Sidoarjo menghadapi persoalan besar sebagai daerah penghasil Gas Bumi; mendapatkan DBH sebesar Rp.0. Sumber informasi diperoleh dari hasil presentasi yang dilakukan oleh salah satu SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Sidoarjo ketika hearing dengan Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam materi presentasi itu menyebutkan, data tersebut berdasarkan dokumen dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo. 
Bukan bermaksud melupakan dosa dari beberapa SKPD yang harusnya bertanggungjawab atas kondisi tersebut, tetapi pada kesempatan kali ini Kompag Jatim akan menyampaikan hasil kajian berkaitan dengan hal tersebut; dimana sebenarnya akar persoalannya, apakah ada kesengajaan dari beberapa SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Sidoarjo, ataukah PT Lapindo Brantas Inc (LBI) yang sengaja melakukan manipulasi dokumen keuangan hasil eksploitasi ? Dalam presetasi yang disampaikan oleh eksekutif terhadap Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo sudah sangat jelas “…………..DBH sebagai daerah penghasil berdasarkan rekonsiliasi dari departemen keuangan masih Rp.0 karena dengan produksi rata-rata 4 s/d 5 MM Sfcd reatif kecil setelah di potong dana cost recovery dan PBB Migas.” 
Hal tersebut dibenarkan oleh Darsono, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, dan ESDM Sidoarjo. Dia menyatakan, bahwa dana dari gas yang dihasilkan Lapindo habis setelah dikurangi cost recovery, first tranche petroleum (FTP), dan pajak. "Sehingga tidak ada alokasi dana bagi hasil (DBH) migas untuk daerah penghasil," ujarnya.
Dia menyebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak menerima DBH migas sejak terjadi semburan lumpur lapindo sepuluh tahun silam (Tempo, 13 Mei 2016). Dari penelusuran oleh tim data Kompag Jatim, diperoleh dokumen keuangan (LHP BPK) yang menyatakan bahwa problem setoran DBH sumberdaya alam Migas untuk Pemda Kabupaten Sidoarjo menuai problem sejak awal tahun 2000-an, yakni tahun 2003 dan 2004. Dalam dokumen yang dikeluarkan pada tahun 2005 tersebut menyebutkan, bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan DBH Gas Bumi kurang dari seharusnya. Bahkan pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan DBH yang sama dengan daerah yang bukan penghasil di Jawa Timur, yakni Rp 122.000.000 dan tahun 2004 sebesar Rp 45.000.000.
Dalam dokumen tersebut disebutkan, bahwa dalam proses penyusunan dana cost recovery, LBI selaku kontraktor yang terikat kontrak di blok brantas tidak pernah melibatkan Pemda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan dana cost recovery, yang diajukan kepada BP Migas. Menurut M. Kholid Muhaimin, Koordinator Kompag Jatim, bahwa hal tersebut sudah sangat kongkrit. Sejak awal LBI tidak pernah punya iktikad baik di Sidoarjo, karena terbukti mengibuli Pemda Kabupaten Sidoarjo secara terang-terangan dengan tidak melibatkan Pemda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan dana cost recovery. Sehingga sah kemudian kalau kita menaruh dugaan “bahwa LBI telah melakukan mark up terhadap dana cost recovery”. Untuk itu, dia (M. Kholid Muhaimin) berharap pihak yang berwenag segera melakukan audit terhadap dana cost recovery yang disusun LBI di blok brantas dan menindak secara tegas siapapun yang terindikasi terlibat merugikan uang Negara. Dan, ”USIR LAPINDO DARI SIDOARJO” sekarang juga.

PT INALUM, Kado Istimewa dari BUMN untuk INDONESIA Jelang Penutupan Tahun 2013

Menjelang berakhirnya tahun 2013 menuju tahun 2014 yang hanya tinggal menunggu hitungan jam, BUMN melalui Menterinya Dahlan Iskan memberi kado istimewa pada Indonesia dengan mengambil alih PT INALUM yang selama ini sahamnya dikuasai oleh pihak Jepang. Perusahaan yang bergerak dalam sektor pembuatan alumunium dan telah berpuluhan tahun dikuasai oleh Jepang meskipun sejatinya PT INALUM milik Indonesia dan berdiri ditanah Indonesia.
        PT INALUM yang merupakan perusahaan alumunium terbesar se Asia yang selama ini hampir tidak memberikan kontribusi yang berarti untuk Indonesia. Hal itu disebabkan karena selama ini mayoritas saham PT INALUM dimiliki oleh Jepang, yang secara otomatis kekuasaan dan kebijakan tertiggi ditangan jepang, itulah yang kemudian menyebabkan PT INALUM tidak bisa memberikan kontribusi untuk Indonesi, kata Dahlan Iskan.
        Menjelang ditutupnya tahun 2013, BUMN melalui Menterinya Dahlan Iskan megatakan bahwa “PT INALUM telah menjadi milik Indonesia karena 100% sahamnya telah diambil alih BUMN” terang Dahlan. Untuk mengambil alih PT INALUM dari tangan Jepang, BUMN menggelontorkan dana yang sangat besar, yakni 556 Juta U$, yang setara dengan 556 Trilyun.
       Harga yang dibayar Indonesia guna mengambil alih PT INALUM dirasa sangat pantas dan jauh dibawah nilai perusahaan alumunium tersebut, yang ditaksir sekitar 1 trilyun U$. Dengan diambil alihnya PT INALUM ini, diharapkan kedepannya PT INALUM bisa memberi kontribusi yang besar untuk Indonesia, karena konsumsi untuk alumunium sangat besar, terutama di sektor otomotif dan konstruksi.
      Dahlan juga menjelaskan, bahwasannya selama ini PT INALUM hanya memproduksi alumunium setengah jadi, dari bahan setengah jadi itu kemudian di export ke jepang untuk dijadikan bahan jadi, itu juga yang menyebabkan PT INALUM tidak bisa memberi kontribusi yang besar pada Indonesia.
     “sebenarnya kita sudah mampu mejalankan PT INALUM dengan tenaga kita sendiri, itu bisa dilihat dari pekerja yang mayoritas orang asli Indonesi, tinggal 3 orang yang dari Jepang” lanjut sang Menteri disalah satu media televisi. Yang sebenarnya menjadi kendala adalah sektor bahan baku, saat ini mengandalkan import dari Australia, tapi untuk kedepannya Indonesia bakal memiliki perusahaan baru yang memproduksi bahan baku alumunium, yang terletak di Sumatra.
     Pengambil alihan PT INALUM menjadi 100% milik Indonesia dirasa sangat penting guna menunjang sektor ekonomi dan pengembangan industri yang ada, karena PT INALUM mempunyai prosfek yang sangat bagus melihat kebutuhan alumunium dunia sangat besar, terutama pada sektor otomotif dan konstruksi.
    Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menuju industri Indonesia yang maju, maka kita harus kuasai hulu industrinya terlebih dulu, yakni industri baja, aneka tambang, bahan pokok dan alumunium, pungkas sang Menteri BUMN Dahlan Iskan. (AL)